Pemerintah memberikan dukungan kepada korporasi yang terlibat dalam proyek padat karya berupa kredit modal kerja senilai Rp100 triliun - Photo oleh Kementerian Keuangan

JAKARTA (TheInsiderStories) – Pemerintah memberikan dukungan kepada korporasi yang terlibat dalam proyek padat karya berupa kredit modal kerja. Dukungan tersebut dilakukan dengan skema penugasan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

“Skema penjaminan kredit modal kerja akan diberikan pada kredit dengan plafon Rp10 Miliar hingg Rp1 Triliun dan ditargetkan menciptakan Rp100 Triliun Kredit Modal Kerja sampai dengan 2021,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara penandatanganan Program Penjaminan Korporasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Rabu (29/7).

Ia menambahkan, implementasi dari program ini dilakukan melalui modalitas Penempatan Dana ke Perbankan, Penjaminan Kredit Modal Kerja, Penyertaan Modal Negara, Investasi Pemerintah, serta dukungan belanja negara. Pelaksanaan kelima modalitas Program PEN terus diakselarasi agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha.

“Dari program PEN tersebut, ada yang sudah dijalankan yaitu jaminan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Kemudian PT SMI (Saran Multi Infrastruktur) juga telah menandatangani dengan berbagai BPD (Bank Pembangunan Daerah),” ujar Airlangga.

Ia menerangkan, penyebaran wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Aktivitas ekonomi global pun belum akan kembali ke normal seperti masa sebelum pandemi. Berbagai lembaga internasional memperkirakan ekonomi Indonesia akan kontraksi pada tahun 2020 di kisaran -4.9 sampai dengan -7.6 persen.

Seperti dialami sebagian besar negara di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal pertama tahun ini melambat menjadi 3 persen. Pada Kuartal kedua tekanan ekonomi diproyeksikan akan semakin berat dan mengalami kontraksi. Dan, di akhir tahun ia berharap bisa keluar dari krisis atau zona negatif.

Agar terhindar dari resesi, pemerintah harus melakukan langkah luar biasa untuk mendorong pemulihan ekonomi di Kuartal ketiga dan keempat tahun 2020. Belanja pemerintah secara besar-besaran akan didorong sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi. Oleh karena itu, dukungan untuk dunia usaha harus segera dipercepat implementasinya.

“Belanja pemerintah didorong sebagai salah satu penggerak dan pengungkit perekonomian agar di semester kedua tahun 2020, kita bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi nol atau positif,” sambung menteri senior tersebut.

Sementara, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, menambahkan pada tahun 2021, dibutuhkan tambahan kredit modal kerja untuk korporasi senilai Rp51 triliun. Sukubunga pinjaman untuk korporasi itu diperkirakan sekitar 7 persen.

Kemudian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kredit kerja ini memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun. Ia berharap dengan pemberian jaminan ini minat untuk meminjam dari bank akan meningkat kembali dan dapat membantu pemulihan ekonomi Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 tahun 2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan.

Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit. Sektor prioritas tersebut antara lain pariwisata (hotel dan restoran), otomotif, tekstil dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, dan produk kertas serta sektor usaha lainnya yang memenuhi kriteria terdampak COVID-19 sangat berat dan memiliki dampak multiplier tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menanggung  pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp 1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021.

Ditulis oleh Staf Editor, Email: theinsiderstories@gmail.com