Setelah bank-bank milik negara (HIMBARA), sekarang pemerintah menempatkan dana senilai total Rp11.5 triliun ke tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Photo oleh Kantor Kementerian Keuangan

JAKARTA (TheInsiderStories) – Setelah bank-bank milik negara (HIMBARA), sekarang pemerintah menempatkan dana senilai total Rp11.5 triliun ke tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk tahap awal, Kementerian Keuangan baru menyuntik Rp5.5 triliun kepada empat BPD.

Secar rinci, keempat bank tersebut adalah PT BPD Jawa Barat dan Banten Rp2,5 triliun, PT BPD DKI Jakarta Rp2 triliun, PT BPD Jawa Tengah Rp 2 triliun, dan PT BPD Sulawesi dan Gorontalo Rp1 triliun. Sementara, PT BPD Jawa Timur Rp2 triliun, PT BPD Bali Rp 1 triliun dan PT BPD Yogyakarta Rp1 triliun masih dalam tahap evaluasi.

Bulan Lalu,  pemerintah telah menempatkan dana Rp30 triliun di bank-bank yang tergabung dalam HIMBARA. Dana yang dialokasikan berasal dari dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI).

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, penempatan uang negara di BPD merupakan bukti dukungan Pemerintah untuk pemulihan sektor riil dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan dapat disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan skema tersebut, percepatan pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat tercapai dengan menjangkau pelaku usaha yang merupakan nasabah BPD dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Penempatan dana ini diharapkan dapat mendukung perbaikan ekonomi daerah dari sisi pasokan, di mana pengusaha daerah mendapatkan pinjaman murah dari BPD, dan dari sisi permintaan, di mana pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih untuk membeli produk lokal daerah.

“Saya berharap seluruh APBN kita akan bisa bekerja penuh dan bekerjasama bersama dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BPD, Bank BUMN untuk bisa mendorong dan mengembalikan confidence untuk pemulihan ekonomi kita,” ujarnya dalam virtual konperensi pers hari ini di Jakarta.

Ditambahkannya, penempatan dana ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/2020 tentang penempatan uang negara di bank-bank komersial.

Sri Mulyani mengaku telah menulis surat kepada BI untuk memindahkan dana negara di bank sentral ke sektor perbankan nasional untuk memulihkan sektor riil. Dia menambahkan, bank-bank tidak diizinkan menggunakan dana penempatan untuk membeli obligasi negara atau mata uang asing.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi turun pertumbuhan kredit menjadi hanya 4 persen di tahun ini, jauh dari perkiraan awal tahun tumbuh 11 persen dibandingkan 2019. Revisi ini didasarkan pada pengembangan realisasi kredit dalam beberapa bulan terakhir dan perubahan dalam rencana bisnis dari bank nasional.

Menurut Ketua OJK, Wimboh Santoso dalam satu seminar Juli 22, distribusi kredit terhambat oleh pandemi COVID-19 dan tercermin dalam pertumbuhan kredit bank pada bulan Mei, yang hanya tumbuh 3,04 persen secara tahunan atau melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sekitar 5,73 persen.

Meskipun melambat, ia optimis bahwa pinjaman bank akan secara bertahap membaik dan mulai normal kembali pada awal 2021. Ia mencatat bahwa profil risiko perbankan pada Maret 2020 masih dipertahankan pada tingkat yang terkendali dengan rasio kredit bermasalah 2,77 persen dan bersih 0,98 persen.

Wimboh optimis bahwa kredit macet bank masih dapat dipertahankan dalam kisaran di bawah 3 persen sejalan dengan pelaksanaan restrukturisasi utang. Berdasarkan data OJK, kondisi rasio kecukupan modal bank hingga Mei 2020 juga tetap aman di 22,14 persen.

Survei Perbankan terbaru yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan penurunan pertumbuhan pinjaman baru pada kuartal kedua (2Q) tahun 2020, dengan saldo bersih permintaan kredit baru menurun secara signifikan menjadi -33,9 persen dibandingkan dengan 23,7 persen pada periode sebelumnya dan 78,3 persen pada 2Q 2019. Responden mengkonfirmasi penurunan pertumbuhan semua jenis pinjaman, khususnya kredit investasi.

Sementara itu, responden survei memperkirakan pertumbuhan kredit baru akan pulih pada kuartal ketiga 2019, meskipun tidak setinggi periode yang sama pada tahun sebelumnya. Mereka memperkirakan kebijakan pemberian pinjaman yang lebih longgar pada 3Q 2020, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan tajam dalam Indeks Standar Pinjaman menjadi 3,9 persen dari 34,4 persen pada periode sebelumnya.

Bank diharapkan untuk memudahkan standar pinjaman pada semua jenis pinjaman melalui jalur kredit, persyaratan agunan dan jatuh tempo pinjaman. Survei terbaru juga menunjukkan pertumbuhan kredit yang lebih lambat pada tahun 2020. Responden memperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun 2020 sebesar 2,5 persen, lebih rendah dari realisasi kredit pada tahun 2019 sebesar 6,1 persen serta prediksi 5,5 persen dalam survei sebelumnya.

Ditulis oleh Staf Editor, Email: theinsiderstories@gmail.com