Pemerintah Indonesia mencari dana Rp900,4 triliun dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, kata seorang pejabat pemerintah hari ini (07/02) - Photo: Kantor Kementerian Keuangan

JAKARTA (TheInsiderStories) – Pemerintah Indonesia mencari dana Rp900,4 triliun dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, kata seorang pejabat pemerintah hari ini (07/02). Berdasarkan peraturan presiden yang baru, negara menetapkan defisit anggaran Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan (DJPP) Kementerian keuangan, Riko Amir, penerbitan surat utang itu akan dipenuhi dalam beberapa instrumen seperti SUKUK Ritel sebanyak Rp40 triliun, menarik pinjaman baru atau non-utang menggunakan kas negara, mengeluarkan skema khusus untuk Bank Indonesia, penempatan dana dis swasta, dan penerbitan obligasi global dalam denominasi Dollar AS, Samurai, dan SUKUK global. Untuk pasar domestik, kantornya akan mengadakan 12 lelang hingga akhir 2020.

Akhir Juni lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sebagai revisi dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang revisi APBN 2020. Berdasarkan keputusan tersebut, defisit melebar dari Rp852,9 triliun (US $ 60,49 miliar) menjadi Rp1.039,21 triliun atau 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB), kata keputusan tersebut.

Peraturan tersebut menyatakan, pengeluaran pemerintah akan diperluas menjadi Rp2.739,16 triliun, yang terdiri dari pengeluaran pemerintah pusat Rp1.975,24 triliun, termasuk belanja tambahan untuk tanggapan COVID-19 senilai Rp358,88 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa dari Rp763,92 triliun. Target penerimaan negara juga direvisi dari Rp1.076,9 triliun menjadi Rp1.699,94 triliun.

Pemerintah juga menegaskan, revisi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi dan untuk menangani pandemi COVID-19. Pemerintah berharap bahwa revisi anggaran negara akan mendorong terobosan dan percepatan respon epidemi seperti yang disampaikan oleh kepala negara.

Baru-baru ini, menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, biaya COVID-19 diperkirakan senilai Rp677,20 triliun terdiri dari sektor kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial dan bantuan langsung Rp203,3 triliun. Lalu, untuk mendukung usaha mikro, menengah, kecil, menengah (UMKM) dan insentif bisnis Rp120,61 triliun. Untuk pembiayaan dan korporasi Rp44,57 triliun. Sementara, untuk lembaga pemerintah, sektoral, dan pemerintah daerah Rp97,11 triliun.

Ia melanjutkan, pemerintah juga menyiapkan suntikan modal swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan jumlah total Rp123,01 triliun dinikmati oleh ribuan pengusaha yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima insentif pajak. Dukungan untuk 12 BUMN total Rp52,57 triliun, di antaranya PT Perusahaan Listrik Negara Rp45,4 triliun, PT Hutama Karya Rp11 triliun, dan PT Kereta Api Indonesia Rp3,5 triliun.

Kemudian, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp6,27 triliun, PT Permodalan Nasional Madani Rp2,5 triliun, PT Perumnas Rp650 miliar, PT Pertamina Rp37,83 triliun, ITDC Rp500 miliar, Perum Bulog Rp10,5 triliun, PT Jamkrindo Rp12 triliun, PT Garuda Indonesia Tbk (IDX: GIAA), PT Krakatau Steel Tbk (IDX: KRAS), dan PT Perumnas.

Berdasarkan perhitungan kementeriannya, total insentif pajak yang diberikan akan mencapai Rp123,01 triliun, terdiri dari pengurangan pajak penghasilan, pembebasan pajak impor, pajak potongan sebesar 30 persen, dan pengembalian pajak pertambahan nilai akan dipercepat. Dia menambahkan, ada juga pajak penghasilan tambahan dan cadangan stimulus lainnya masing-masing sebesar Rp14 triliun dan Rp26 triliun.

AS$1: Rp14.100

Ditulis oleh Staf Editor, Email: theinsiderstories@gmail.com