Hari ini pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memberikan pinjaman dana senilari Rp16,5 triliun kepada Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat untuk pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19 - Photo oleh Kantor Kementerian Keuangan

JAKARTA (TheInsiderStories) – Hari ini pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memberikan pinjaman dana senilari Rp16,5 triliun kepada Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat untuk pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19. Secara rinci, Jakarta meminjam dana Rp12,5 triliu dan Jawa Barat Rp 4 triliun dengan tenor 2 tahun.

Penandatanganan pinjaman disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini di Jakarta. Untuk tahun pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan pinjaman Rp4,5 triliun dan tahun kedua Rp8 triliun. Sementara, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan pinjaman Rp1,9 triliun tahun ini dan tahun 2021 senilai Rp 2,09 triliun.

Mengacu data Bank Indonesia, perekonomian Jawa Barat pada triwulan pertama (Q1) 2020 tumbuh sebesar 2,73 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Q4 2019 yang mencapai 4,11 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 2,97 persen di periode yang sama.

Sementara, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada Q1 2020 masih cukup kuat meski mengalami perlambatan. Ekonomi ibukota negara tersebut tumbuh sebesar 5,06 persen pada  triwulan I 2020, lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,96 persen sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Tahun ini, pemerintah Indonesia menyiapkan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp641,12 triliun. Secara rinci, sebagian dana akan digunakan untuk mendukung anggaran konsumsi Rp172,1 triliun dan subsidi bunga Rp34,15 triliun.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah juga memberikan insentif pajak dengan jumlah total Rp123,01 triliun, termasuk cadangan stimulus sebesar Rp26 triliun. Negara ini juga mengalokasikan Rp25,27 triliun untuk injeksi modal kepada perusahaan milik negara (BUMN).

Kemudian, pemerintah memberikan subsidi bahan bakar dalam rangka biodiesel wajib 30 persen senilai Rp2,78 triliun. Selain itu, pembayaran ganti rugi Rp90,42 triliun untuk tiga BUMN seperti PT Pertamina sebesar Rp45 triliun, Perum Bulog sebesar Rp560 miliar dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) senilai Rp45,42 triliun.

Untuk sektor pariwisata, kementeriannya menganggarkan Rp3,8 triliun, perumahan Rp1,3 triliun, dan pengeluaran Rp60 triliun. Ada juga dukungan untuk pemerintah daerah senilai Rp15,1 triliun, terdiri dari cadangan alokasi khusus Rp9,1 triliun, pemulihan ekonomi hingga Rp5 triliun, dan pinjaman ke daerah sebanyak Rp1 triliun.

Lalu, jaminan kredit modal kerja baru untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Rp6 triliun. Indrawati mengungkapkan, pemerintah juga menyediakan dana talangan untuk modal kerja UMKM senilai Rp19,65 triliun dan penempatan dana untuk restrukturisasi pinjaman Rp87,59 triliun.

Pendanaan akan dilakukan melalui penerbitan obligasi negara yang dibeli oleh Bank Indonesia melalui pasar primer. Direktur jendral di Kementerian, Luky Alfirman menambahkan, kebijakan tersebut telah diatur lewat Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020.

Berdasarkan keputusan tersebut, program PEN dapat dilakukan melalui mekanisme penempatan dana, jaminan, suntikan modal negara, dan investasi pemerintah. Saat ini, kata menteri, pemerintah telah menyelesaikan desain dua program.

Ditulis oleh Staf Editor, Email: theinsiderstories@gmail.com