Home TISIndonesia Indonesia Alokasikan Rp19.7 Triliun untuk Lima BUMN di Semester Kedua

Indonesia Alokasikan Rp19.7 Triliun untuk Lima BUMN di Semester Kedua

PT Kereta Api Indonesia will disburse additional funds of Rp4.2 trillion (US$300 million) for the Greater Jakarta light rail transit (LRT) projects - Photo: Antara

JAKARTA (TheInsiderStories) – Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Rp19,7 triliun untuk lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema investasi pemerintah non-permanen pada semester kedua tahun ini. Dukungan tersebut sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi negara itu dari wabah COVID-19.

Dana tersebut akan dialokasikan ke PT Garuda Indonesia, Tbk (IDX: GIAA) sebesar Rp8,5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp3,5 triliun, Perumnas sebesar Rp700 miliar, PT Krakatau Steel, Tbk (IDX: KRAS) sebesar Rp 3 triliun, dan PT Perkebunan Nusantara III sebesar Rp4 triliun.

“Investasi non-permanen yang merupakan pinjaman yang berfungsi sebagai stimulus untuk modal kerja bagi perusahaan yang terkena dampak Covid-19 dan harus dikembalikan kepada pemerintah bersama dengan bunganya,” demikian bunyi laporan kementerian dalam Anggaran Negara, yang dikutip pada hari Selasa (07/14).

Pemerintah melihat bahwa saat ini maskapai Garuda telah mentransformasi perusahaan dan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, kinerjanya kembali menurun karena pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan jumlah penumpang hingga 95 persen.

Kemudian, dukungan untuk KAI diharapkan dapat menjaga keberlanjutan proyek Light Rail Transit (LRT) di wilayah Jabodetabek. Selain itu, dana ini juga dialokasikan sehingga perusahaan terus beroperasi dan menyediakan layanan transportasi umum di tengah pandemi.

Sementara itu, dukungan untuk Perumnas diharapkan dapat digunakan untuk menjaga likuiditas perusahaan, serta modal kerja untuk proyek perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, dana untuk KRAS sebagai dukungan pemerintah karena perusahaan diproyeksikan memiliki saldo kas negatif hingga akhir tahun 2020 karena dampak pandemi tersebut. Perusahaan telah melihat penurunan yang signifikan dalam permintaan baja hingga 50 persen, baik di tingkat domestik maupun luar negeri.

Pemerintah menganggap perusahaan memiliki efek pengganda yang sangat luas, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Akhirnya, Perkebunan Nusantara membutuhkan lebih banyak dukungan karena penurunan harga Minyak Sawit Mentah, serta volume permintaan ekspor yang akan mempengaruhi ekonomi masyarakat seperti tebu rakyat. Apalagi, perkebunan merupakan salah satu sektor yang termasuk dalam padat karya.

Sebelumnya, Febrio Kacaribu, yang mengepalai kantor kebijakan fiskal kementerian, mengatakan dalam konferensi pers online bahwa perusahaan negara dalam daftar akan menerima suntikan modal atau beberapa bentuk kompensasi untuk membantu dengan kesulitan keuangan mereka, menambahkan mereka termasuk perusahaan yang penting untuk ekonomi.

Dukungan seperti itu kepada perusahaan-perusahaan negara akan dieksekusi segera pada kuartal ini, meskipun pemerintah juga dapat memberikan bantuan di akhir tahun, kata Febrio.

“Beberapa perusahaan negara membutuhkan perawatan kita sekarang, tetapi kita harus menunggu desain yang jelas yang akan dibahas pada rapat kabinet,” katanya. Dia tidak mengatakan kapan pertemuan itu diharapkan terjadi.

Ditulis oleh Lexy Nantu, Email: lexynantu@theinsiderstories.com