PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) telah menandatangani perjanjian pengambilalihan saham bersyarat dengan tujuh perusahaan pelat merah sebagai bagian dari pembentukan induk usaha rumah sakit milik pemerintah, kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hari ini (30/6) - Photo by the Company

JAKARTA (TheInsiderStories) – PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) telah menandatangani perjanjian pengambilalihan saham bersyarat dengan tujuh perusahaan pelat merah sebagai bagian dari pembentukan induk usaha rumah sakit milik pemerintah, kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hari ini (30/6). Tahap awal pendirian holding telah dimulai sejak 2019 di mana perusahaan memiliki saham mayoritas di salah satu Rumah Sakit Pelni yang terkenal.

Tujuh BUMN tersebut adalah PT Krakatau Steel Tbk (IDX: KRAS) sebagai pemegang saham PT Krakatau Medika, PT Pelabuhan Indonesia II sebagai pemegang saham PT Port Hospital III, PT Pelabuhan Indonesia III sebagai pemegang saham PT Pelindo Husada Citra, PT Perkebunan Nusantara X sebagai pemegang saham PT Nusantara Medika Utama, PT Perkebunan Nusantara XI sebagai pemegang saham PT Nusantara Sebelas Medika, PT Perkebunan Nusantara XII sebagai pemegang saham PT Rolas Nusantara Medika, dan PT Timah Tbk (IDX: TINS) sebagai pemegang saham PT Rumah Rumah Sakit Bakti Timah.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi, mulai sekarang Pertamedika akan menempati peringkat kedua dalam kelompok rumah sakit di seluruh Indonesia dan hampir 4.500 tempat tidur tersedia. Dia menyatakan, “Fokus kami selanjutnya adalah memasuki fase transformasi di mana rumah sakit dan farmasi harus dapat berkolaborasi untuk dapat meningkatkan kinerja masing-masing perusahaan.”

Presiden Direktur Pertamedika, Fathema Djan Rahmat menambahkan, “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan fase ketiga dalam waktu dekat, jadi nanti Indonesia Healthcare Corporation akan menjadi rumah sakit jaringan terbesar di negara ini.”

Sejak menjadi menteri BUMN, Thohir ingin mengurangi jumlah perusahaan milik pemerintah tidak lebih dari 42 dalam periode 10 tahun melalui konsolidasi dan perampingan anak perusahaan dan unit lainnya. Saat ini, kementerian mengelola 142 BUMN dengan 800 anak perusahaan yang terpisah dalam 27 cluster.

“Dalam beberapa tahun kami akan mencoba untuk mengiris jumlah BUMN di bawah 14 klaster, sehingga setiap wakil menteri hanya mengelola tujuh hingga delapan klaster,” katanya kepada media melalui konferensi video hari ini (04/03).

Pada bulan Januari, katanya, kementerian telah menyiapkan lima cetak biru untuk menyeimbangkan nilai ekonomi dan sosial yang dapat diekspos dengan baik. Nantinya, lanjutnya, akan ada pemetaan. yang berat dalam kerja sama, perusahaan dengan aset besar tetapi layanan publik besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BEI: BBRI) dan produsen listrik, PT Perusahaan Listrik Negara.

Kemudian layanan publik besar seperti perusahaan pemasok makanan, Perum Bulog, dan perusahaan tidak jelas. Dia mendesak, “Perusahaan yang tidak jelas kita akan dimerger atau dilikuidasi. Saya menunggu persetujuan presiden dan menteri tentang rencana ini. ”

Dia mencontohkan, pada bulan Juni, kementerian akan menyelesaikan kluster rumah sakit di bawah BUMN. Kementerian juga mempertimbangkan untuk menciptakan klaster penambangan, klaster transportasi, kluster perhotelan, klaster manufaktur, dan lainnya.

“Kami akan menggabungkan rumah sakit dan akan memiliki 6.400 tempat tidur dan itu akan menjadi perusahaan terbesar di negara ini. Dengan pengelompokan ini, keahlian dan kinerja perusahaan akan tercipta, ”kata Thohir.

Dia menegaskan tidak akan mentolerir proyek berdasarkan keputusan individu atau massa di perusahaan dan harus jelas. Dia menambahkan, semua BUMN harus memiliki rencana untuk apa yang harus dilakukan dalam hal teknologi, tidak hanya bisnis seperti biasa tetapi harus ada cara baru.

“Kebijakan investasi harus jelas dan pengembangan sumber daya manusia harus terus ditingkatkan. Peran komisioner harus aktif dengan tidak mengambil peran sebagai direktur, ”kata menteri.

Dia melanjutkan, untuk mengelola aset Rp8.200 triliun (AS$512,5 miliar), dia membutuhkan kerja tim, yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak hanya pintar tetapi juga moral yang baik. Presiden Joko Widodo mengatakan sebelumnya bahwa perampingan birokrasi dalam BUMN dapat membantu mempercepat perusahaan-perusahaan negara di kancah global.

“Saya berharap akan ada lompatan besar dalam mengevaluasi aset yang ada, untuk menemukan mitra yang baik sehingga BUMN kami benar-benar menjadi perusahaan yang memiliki reputasi baik di dunia,” kata presiden, seraya menambahkan ada pekerjaan rumah yang perlu ditangani termasuk menghidupkan kembali PT. Merpati Nusantara Airlines terbang kembali, mengembalikan laba Garuda, dan melunasi hutang manufaktur lokal PT Krakatau Steel Tbk (IDX: KRAS).

AS$1: Rp14.100

Ditulis oleh Editor Staf, Email: theinsiderstories@gmail.com