JAKARTA (TheInsiderStories) – Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menterinya untuk menyoroti kasus positif COVID-19 di negara ini yang telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Presiden meminta para menterinya untuk fokus pada pengujian, penelusuran, dan perawatan untuk mengurangi jumlah kasus.

Dalam sambutannya, Senin (13/7), Jokowi mengatakan ada delapan provinsi yang harus meningkatkan tes mereka. Kepala negara juga menyebut tes melalui polymerase chain reaction (PCR) untuk ditingkatkan. Metode itu, katanya, dilakukan dengan menambah jumlah laboratorium di daerah serta mobil laboratorium PCR.

“Saya meminta ada prioritas pelaksanaan testing, tracing, dan treatment di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Papua. Saya memerintahkan agar melakukan setidaknya 30.000 tes nasional per hari,” kata Presiden.

Indonesia telah melewati satu minggu terberat lagi dalam wabah COVID-19 dengan 11.950 kasus yang dikonfirmasi dan 435 kematian, yang tertinggi dalam rata-rata mingguan. Kasus COVID-19 di negara itu sekarang berjumlah 75.699, meningkat 1.681 pada hari Minggu. Pekan kemarin telah melihat dua kenaikan harian tertinggi, termasuk rekor Kamis ketika kasus harian mencapai 2.000 untuk pertama kalinya di Indonesia. Korban tewas meningkat 71 pada hari Minggu, kematian COVID-19 tertinggi kedua harian, menjadi total 3.606.

Jawa Timur sebagai daerah yang paling parah masih tidak dapat memperlambat transmisi, dengan 518 kasus menjadikan totalnya menjadi 16.658. Dua puluh lebih banyak pasien COVID-19 telah meninggal di provinsi ini dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah kematian total menjadi 1.208. Peningkatan kasus di Jakarta juga berlanjut dengan 404 kasus baru pada hari Minggu, sehingga totalnya menjadi 14.517. Ibukota negara memiliki total 691 COVID-19 kematian. Sementara itu, Sulawesi Selatan melaporkan 173 kasus baru, Kalimantan Selatan 77, Jawa Tengah 70, dan Papua 63. Virus ini telah menyebar ke 34 provinsi di negara tersebut.

Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri tetapi membutuhkan dukungan dari personil daerahnya sampai unit terkecil dari administrasi untuk mengatasi wabah, Jokowi menambahkan.

“Saya perlu memberi tahu semua pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian secara besar-besaran dan melacak kontak secara agresif, untuk diikuti oleh prosedur isolasi yang ketat dalam kasus yang dikonfirmasi,” kata presiden dalam video yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara.

Menurut presiden, peningkatan fasilitas kesehatan rumah sakit terutama laboratorium, Alat Pelindung Diri, obat-obatan, ventilator, ruang isolasi juga masih memerlukan penambahan seperti yang disebutkan sebelumnya. Jokowi juga menyampaikan perlunya mengontrol wilayah perbatasan dan perjalanan lintas batas serta transportasi.

“Kita harus benar-benar membuat ini menjadi perhatian karena kita juga mengimpor kasus dari luar negeri,” tambah presiden.

Kepala Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo mengatakan akan mengembalikan pembatasan yang lebih ketat pada pertemuan publik setelah mencatat kenaikan dua digit pada kasus virus corona dalam beberapa hari terakhir. Doni menjelaskan ketika Indonesia bersiap untuk membuka kembali perekonomian secara bertahap, pemerintah telah mengumumkan bahwa wilayah negara tersebut harus memenuhi dua syarat utama untuk dapat meringankan pembatasan mobilitas COVID-19 dan mulai menyambut apa yang disebut new normal.

Setiap daerah harus mempertahankan nol kasus COVID-19 atau telah menyaksikan penurunan yang signifikan dalam jumlah infeksi untuk mengurangi pembatasan dan membuka kembali bisnis di bawah protokol kesehatan, tambahnya.

Namun, kebijakan tersebut akan sangat dinamis dan berbalik dengan cepat, jika daerah tidak dapat mempertahankan dan menekan kasus COVID-19 dengan benar. Pemerintah belum mengesampingkan kemungkinan pengetatan gerakan sosial di wilayah itu lagi.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menambahkan bahwa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi COVID-19 PCR test kit menjadi 2 juta unit per bulan. Saat ini, perusahaan farmasi milik negara PT Bio Farma memproduksi sekitar 50.000 test kit per minggu.

“Pemerintah tengah bersiap untuk meningkatkan produksi alat tes polymerase chain reaction untuk mendiagnosis COVID-19,” kata Muhadjir, menambahkan bahwa ide tersebut telah disampaikan kepada presiden, yang juga mendukung rencana tersebut. Menteri menjelaskan dalam setiap kasus harus ada area pelacakan dan penelusuran dan wilayah tersebut harus segera dikarantina oleh “karantina lingkungan.”

Menteri juga mengatakan Masjid Istiqlal tidak akan mengadakan sholat Idul Adha pada tahun 2020 atau 1441 Hijriah, untuk menghindari kerumunan yang berpotensi menjadi media baru untuk penyebaran virus.

Ditulis oleh Lexy Nantu, Email: lexynantu@theinsiderstories.com