Foreign tourist arrivals in Indonesia rose by 4.86 percent year-on-year to 1.35 million in October - Photo: Privacy.

JAKARTA (TheInsiderStories) – Pemerintah menetapkan rencana penggunaan kode quick response (QR) sebagai sistem pengawasan untuk melacak warga asing di negara itu, kata para pejabat, Selasa (14/7), sebuah langkah untuk menanggapi kasus-kasus buron asing yang melarikan diri ke Indonesia.

“Kami sedang mengembangkan sistem kode QR sehingga kami dapat melacak orang asing. Kami sedang menunggu Presiden untuk menandatangani peraturan tersebut,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jhoni Ginting, dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I di Jakarta.

Presiden Joko Widodo, lanjutnya, akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum untuk menggunakan dan mengembangkan sistem baru. Kode QR nantinya akan dilampirkan pada paspor atau visa orang asing dan mendeteksi pergerakan mereka dengan melacak transaksi mereka di fasilitas publik, seperti hotel dan restoran, dan pembelian tiket untuk transportasi umum.

Sistem kode QR akan diperkenalkan ke kantor layanan publik sehingga otoritas imigrasi dapat memantau pergerakan mereka. Kantor kecamatan juga akan menginstal program untuk memantau orang asing dan berkoordinasi dengan kepala desa, kepala polisi, kepala komando distrik militer, dan kepala lingkungan dan masyarakat, papar Jhoni.

Upaya kantor imigrasi untuk menjalin kerja sama yang erat dengan perwakilan dari berbagai lembaga pemerintah sejalan dengan visi periode kedua Jokowi, di mana pemerintah berupaya untuk menegakkan undang-undang imigrasi dengan lebih ketat untuk mendorong investasi asing langsung.

Untuk memperkuat fungsi pengawasannya, kantor imigrasi telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat, seperti TNI, Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Tenaga Kerja, tambah Jhoni.

Inovasi ini menjadi lebih relevan dalam situasi saat ini menyusul masalah pelarian Joko Tjandra, buron terkenal dalam kasus korupsi Bank Bali, yang menghindari catatan imigrasi ketika ia masuk dan meninggalkan Indonesia.

Bulan lalu ia kembali ke negara itu dan mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bersalahnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal Juni, kata Kejaksaan Agung. Terpidana korupsi dijadwalkan menghadiri sidang pemeriksaan peninjauan kasusnya sendiri di pengadilan, tetapi ia tidak muncul. Kejaksaan kemudian melacak buron.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan kepada media bahwa pihaknya belum menerima informasi tentang kedatangan Tjandra di negara itu sebelum mengetahui bahwa ia telah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni untuk mengajukan peninjauan kembali kasusnya. Dia mengatakan Tjandra dilaporkan telah berada di Indonesia selama tiga bulan terakhir.

Kejaksaan telah memburu Tjandra selama bertahun-tahun – tetapi tidak berhasil. Burhanuddin mengatakan dia sebelumnya menerima informasi bahwa Tjandra telah ditemukan di Malaysia dan Singapura.

Tjandra terlibat dalam skandal Bank Bali, yang menyebabkan ratusan miliar rupiah digelapkan dari dana talangan negara untuk krisis keuangan Asia 1998. Dia dibebaskan pada tahun 2000 tetapi kemudian dihukum pada tahun 2009 setelah Kejaksaan Agung mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Mahkamah Agung menghukum Tjandra dan mantan gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dan menghukum mereka masing-masing dua tahun penjara karena menyalahgunakan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dalam kasus ini. Pengadilan memerintahkan Tjandra untuk membayar Rp546 miliar sebagai ganti rugi kepada negara karena secara ilegal menyalurkan dana ke bank pada tahun 1999.

Tjandra, bagaimanapun, melarikan diri dari Indonesia dengan penerbangan charter dari Bandara Halim Perdanakusumah di Jakarta ke Port Moresby di Papua New Guinea (PNG) pada 10 Juni 2009, hanya sehari sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya atas permintaan Kejaksaan Agung untuk ditinjau.

Duta Besar PNG untuk Indonesia saat itu Peter Ilau mengkonfirmasi pada 12 Juli 2009, bahwa Tjandra telah memperoleh kewarganegaraan PNG. Kejaksaan menduga bahwa ia telah memalsukan dokumen hukum ketika mengajukan permohonan kewarganegaraan PNG, karena Tjandra adalah buron dan akan menyembunyikan informasi selama proses permohonannya.

Ditulis oleh Lexy Nantu, Email: lexynantu@theinsiderstories.com