JAKARTA (TheInsiderStories) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menagih tunggakan pemerintah kepada tujuh perusahaan milik negara senilai Rp113.48 triliun. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI hari ini (15/7).

Nilai piutang BUMN terbesar yang belum dibayar pemerintah adalah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina dengan nilai masing-masing Rp48,46 triliun dan Rp45 triliun. Dipaparkannya, pemerintah telah menunggak subsidi dan kompensasi listrik selama tiga tahun kepada  PLN.

Selain keduanya, pemerintah juga memiliki tunggakan kepada lima BUMN konstruksi seperti PT Waskita Karya Tbk (IDX: WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (IDX: WIKA), PT Adhi Karya Tbk (IDX: ADHI), PT PP Tbk (IDX: PTPP), dan PT Hutama Karya. Nominal hutang ke BUMN karya yakni Rp12,16 triliun berupa biaya pembebasan lahan pembangunan jalan tol.

Terdapat beberapa lahan yang sudah diakuisisi sejak 2016 hingga tahun lalu. Selanjutnya hutang pemerintah ke PT Pupuk Indonesia senilai Rp6 triliun atas tanggung jawab pelayanan publik (PSO).

Lalu utang kepada PT Kimia Farma Tbk (IDX: KAEF) senilai Rp1 triliun, yang merupakan kewajiban BPJS Kesehatan atas penugasan penanganan COVID-19.

Berikutnya, hutang pemerintah ke Perum Bulog senilai Rp560 miliar. Dan terakhir, kewajiban pembayaran kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp 300 miliar. Selain itu, Erick mengungkapkan sebanyak lima perusahaan BUMN yang akan mendapatkan dana pinjaman pemerintah.

Pinjaman ini akan diberikan pemerintah dengan beberapa mekanismen misalnya obligasi wajib konversi, pinjaman lunak, hingga lewat Special Mission Vehicle. Sebanyak lima BUMN tersebut yakni PT Garuda Indonesia Tbk (IDX: GIAA), PT Perkebunan Nusantara III, KAI, PT Krakatau Steel Tbk (IDX: KRAS), dan Perum Perumnas. Secara rinci, total pinjaman yang diberikan ini mencapai Rp19,65 triliun.

Ditulis oleh Staf Editor, Email: theinsiderstories@gmail.com