Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan baru tentang program kartu pra-kerja - Foto: ANTARA.

JAKARTA (TheInsiderStories) – Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan baru tentang program kartu pra-kerja sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk melindungi ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 tahun 2020 yang baru, dibuat pada tanggal 7 Juli, diterbitkan untuk memperbarui peraturan sebelumnya Perpres No. 36 tahun 2020, yang dirilis pada bulan Maret. Secara total, pemerintah membuat sebelas perubahan dalam peraturan baru yang mulai berlaku 8 Juli itu.

Pertama kali diumumkan selama kampanye Pilpres lalu, kartu pra-kerja bertujuan untuk membantu para pencari kerja dan pekerja yang diberhentikan dengan memberikan mereka akses dan pendanaan untuk berbagai pelatihan. Ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan keterampilan, yang telah menjadi masalah nyata dalam angkatan kerja negara itu, karena sistem pendidikan telah gagal menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri.

“Dalam hal implementasi program kartu pra-kerja sebagai bantuan sosial untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 dan untuk mengembangkan dan meningkatkan tata kelola program, perlu untuk mengubah beberapa aturan dalam Peraturan Presiden No.36/2020,” bunyi peraturan yang baru.

Dalam kebijakan baru, pemerintah menambahkan tujuan lain dari program pada Pasal 2, yaitu untuk mengembangkan kewirausahaan. Pemerintah juga merinci poin dalam Pasal 3 bahwa pekerja yang membutuhkan pengembangan kompetensi adalah mereka yang diberhentikan dan pekerja yang tidak berupah, termasuk pengusaha UMKM.

Poin baru juga ditambahkan tentang orang-orang yang dilarang bergabung dengan program itu. Mereka adalah pejabat negara, pemimpin, dan anggota legislatif daerah, aparatur negara, militer, dan petugas polisi, kepala dan pengurus desa, serta direktur, komisaris, dan anggota dewan pengawas dari perusahaan milik negara atau daerah.

Pemerintah telah mengalokasikan Rp10,3 triliun untuk program ini tahun ini, menargetkan dua juta orang untuk bergabung. Pemerintah akan menyediakan Rp500.000 untuk setiap peserta untuk menutup biaya akomodasi dan transportasi selama program pelatihan.

Namun, program tersebut telah menuai kritik publik terkait kurangnya transparansi sejak diluncurkan pada 20 Maret, dengan tujuan untuk menyediakan jaring pengaman bagi pekerja yang terkena dampak COVID-19. Dua kritik utama adalah bahwa penunjukan mitra online melalui proses yang tidak transparan membiarkannya terbuka untuk konflik kepentingan dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya pada bulan Juni, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penyimpangan dalam program itu, termasuk potensi konflik kepentingan dan risiko salah sasaran. KPK menemukan potensi konflik kepentingan dalam setidaknya 250 kursus yang disediakan oleh lembaga pihak ketiga yang memiliki ikatan dengan platform kemitraan.

Misalnya, platform kemitraan Pintaria menawarkan 199 kursus, sepertiga darinya disediakan oleh perusahaan teknologi pendidikan induknya HarukaEdu. Pada akhir Juni, program ini menawarkan 3.805 kursus melalui delapan platform kemitraan, termasuk raksasa e-commerce Tokopedia dan Bukalapak.

Ditulis oleh Lexy Nantu, Email: lexynantu@theinsiderstories.com