Home TISIndonesia Indonesia Jajaki Imbal Dagang dengan Beberapa Negara

Indonesia Jajaki Imbal Dagang dengan Beberapa Negara

Kementerian Perdagangan dan Pertahanan Indonesia menjajaki mekanisme imbal dagang dengan beberapa mitra dagang untuk meningkatkan nilai ekspor, kata Menteri Perdagangan hari ini (17/07) - Photo oleh Kementerian Perdagangan

JAKARTA (TheInsiderStories) – Kementerian Perdagangan dan Pertahanan Indonesia menjajaki mekanisme imbal dagang dengan beberapa mitra dagang untuk meningkatkan nilai ekspor, kata Menteri Perdagangan hari ini (17/7). Beberapa komoditas yang siap di trade-off adalah minyak kelapa sawit, karet, mesin, kopi, kakao, teh, produk tekstil, alas kaki, ikan olahan, furnitur, buah-buahan, kopra, plastik, resin, kertas, dan rempah-rempah.

“Tujuan imbal dagang adalah untuk menyeimbangkan perdagangan antara Indonesia dan mitra dagang dan mendatangkan pendapatan valuta asing (ke negara),” kata Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, dalam pernyataan resminya.

Dasar hukum untuk imbal dagang ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengembalian Perdagangan dalam Pengadaan Badan Hukum Asing, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembayaran Bersama dan Bagaimana untuk Mengirimkan Barang.

Kemudian, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengembalian Perdagangan, Isi Lokal, dan Pengimbangan dalam Pengadaan Alat dan Peralatan dari Keamanan Luar Negeri juga Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pengembalian Pembelian untuk Pengadaan Barang-Barang Pemerintah yang Diimpor.

Suparmanto mengatakan, manfaat trade-off adalah untuk mengatasi hambatan dan hambatan untuk tujuan ekspor dan memperluas area pasar dan produk baru, menyediakan tambahan ekspor, menghemat devisa, dan untuk mengatasi kesulitan dalam impor karena keterbatasan valuta asing .

“Dengan skema imbal dagang, ekspor Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Tahun lalu, pemerintah telah mengusulkan untuk mentrade-off pembelian Indonesia Fighter Xperiment (KFX / IFX) dengan pesawat CN-235 yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia yang menyebabkan negara tersebut memiliki dana terbatas untuk membayar dengan uang tunai. Perusahaan milik negara ini bekerja sama dengan Construcciones Aeronáuticas SA (CASA).

Sebelumnya, Indonesia telah menggunakan skema yang sama ketika membeli 11 jet tempur buatan Rusia, Sukhoi SU-35 pada tahun 2017. Negara ini menukar pembelian armada dengan minyak kelapa sawit mentah, karet, kopi, kakao, teh, tekstil dan barang-barang lainnya, dengan jumlah total $1,14 miliar.

Total dana untuk proyek jet fighter hingga 2026 direncanakan sekitar $8 miliar, dibagi antara Korea Selatan (80 persen) dan Indonesia (20 persen). Negara ini telah membayar 132 miliar Won (Rp1,610.4 triliun) ke Korea Selatan sebagai kontribusi 2016 untuk pengembangan program pesawat tempur KF-X.

Meskipun kontribusi 2017 dan 2018 belum disetor, Korea Selatan menganggap bahwa pembayaran sudah cukup untuk mengikis kekhawatiran bahwa Indonesia akan keluar dari proyek strategis ini. Korea Selatan juga melanjutkan program KF-X dan berharap bahwa Indonesia akan berpartisipasi aktif dalam semua tahap perkembangannya.

Sejak 2011 hingga akhir 2018, proses pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 gyang merupakan kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan, KFX/IFX, telah mencapai 20 persen. Pesawat tempur ini ditargetkan diproduksi massal pada 2026 setelah pengujian dan sertifikasi.

Sementara jumlah pesawat yang akan diproduksi mencapai 168 unit, dengan perincian Korea Selatan akan memiliki 120 pesawat dan 48 unit Indonesia.

Won1: Rp12.20

Ditulis oleh Staf Editorial, Email: theinsiderstories@gmail.com